Museum Negeri Bengkulu merupakan museum umum yang pendiriannya mulai dirintis sejak tahun 1978. Peresmian museum baru dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1980 sebagai museum yang berlokasi di belakang Benteng Marlborough. Lokasi ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pembangunan Nomor 8 pada tanggal 3 Januari 1983. Status museum ini kemudian ditingkatkan menjadi museum negeri dengan klasifikasi museum umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0754/0/1987. Peresmiannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Drs. G.B.P.H. Poeger pada tanggal 31 Maret 1988

Museum Negeri Provinsi Lampung merupakan museum umum yang mulai dirintis pembangunannya sejak tahun anggaran 1975/1976. Peresmian dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Aksara Internasional yang dipusatkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 September 1988. Peresmian dilaksanakan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan dengan nama ruwa jurai. Ruwa artinya dua dan jurai artinya keturunan, jadi ruwa jurai berarti dua keturunan atau masyarakat Lampung terdiri dua keturunan yaitu Saibatin dan Pepadun

Museum Daerah Kabupaten Lumajang merupakan museum umum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membangun identitas diri dan bukti perkembangan peradaban masyarakat. Museum ini diresmikan oleh Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik. M.Ag pada 24 Agustus 2015. Peresmian ini disertai dengan pameran bersama lima anggota Asosiasi Museum Daerah di Jawa Timur. Museum ini hadir sebagai sarana untuk melestarikan cagar budaya Kabupaten Lumajang, sarana edukasi dan wisata budaya, dan sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan sejarah dan budaya di Kabupaten Lumajang. Museum memiliki dua ruangan koleksi, yaitu ruang kepurbakalaan serta ruang seni dan budaya. Ruang kepurbakalaan memiliki koleksi tentang benda-benda bersejarah pada masa Kerajaan Lumajang hingga masa kolonial. Ruang seni dan budaya memamerkan koleksi alat musik tradisional yang berkembang di Lumajang, seni tari, kesenian jaran kencak, pakaian pengantin, pakaian adat, wayang krucil, dan batik cantingan Lumajangan. Saat ini museum berada di bawah kepemilikan Dinas Kebudayaan dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Daerah Kabupaten Lumajang.

Museum berjenis umum ini awalnya berada di dalam Kompleks Pendopo Krido Manunggal yang diresmikan pada 25 Agustus 1984 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Bapak Wahono. Selanjutnya lokasi museum berpindah ke tempat yang lebih strategis yaitu di sisi barat alun-alun dan berdekatan dengan wisata ziarah Sunan Bonang. Lokasi museum yang baru kemudian diresmikan pada 15 Januari 1996 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Bapak Basofi Sudirman. Gedung museum dahulunya digunakan sebagai kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada masa Kolonial, gedung tersebut dikenal dengan nama “kamar bola” atau ball room yang diperuntukkan sebagai tempat hiburan kaum Indisch. Jenis koleksi yang dipamerkan di museum ini adalah patung, nekara, arca, tombak, jangkar, kain, kalpataru, dll. Sedangkan koleksi unggulannya adalah patung keramik setinggi 9,5 cm dengan berat 80 gr berglasir kebiruan (qingbai) dari abad ke-14 berasal dari Jingdezhen Provinsi Jiangxi. Saat ini kepemilikan museum berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum dan Purbakala.

Kehadiran museum di sulawesi selatan ditandai dng didirikan Celebes Museum oleh pemerintah Nederlands Indie (Hindia Belanda Tahun 1938 di kota Makassar sebagai ibukota Gouvernement Celebes Onderhorigheden, Pemerintah Sulawesi dan daerah taklukkannya. Pada tahun 1966 budayawan berinsiatif untuk merintis kembali museum. Pada tgl 1 mei 1970 secara resmi dinyatakan berdiri "Museum La Galigo" sebagai Museum Daerah berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Sulawesi Selatan No.I182/V/1970. Tanggal 24 februari 1974 Direktur Jendral Kebudayaan dan Departemen Pendidikan dan kebudayaan R.I :Prof I.B Mantra meresmikan Gedung pameran tetap museum . Tanggal 28 mei 1979 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.093/0/1979 "Museum La Galigo" resmi memjadi Museum Propinsi Sulawesi Selatan dan Merupakan Unit Pelaksana Tekhis dibidang Kebudayaan khususnya bidang permuseuman. Pada era otonomi daerah "Museum La Galigo" berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor.166 tahun 2001 tanggal 28 juni 2001 berubah nama menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknus Dinas) pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Propinsi Sulawesi Selatan. Tanggal 18 februari 2009 organisasi dan tata laksana kerja Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Museum La Galigo Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Propinsi Sulawesi Selatan diatur berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan di atur berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.40 tahun 2009.

Multatuli adalah pseudonym (nama pena/samaran) dari Eduard Douwes Dekker. Ia pertama kali tiba di Rangkasbitung pada 21 Januari 1856 dan bertugas sebagai asisten residen Lebak. Ia bekerja tidak lebih dari 84 hari, lalu mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan pejabat-pejabat kolonial lainnya. Multatuli kemudian pergi ke Belgia dan menuliskan kegelisahannya dalam bentuk roman berjudul Max Havelaar pada 1860. Secara umum dan sudah menjadi bagian dari historiografi Indonesia, ceritanya memuat bagaimana bobroknya sistem kolonial (cultuurstelsel), khususnya persekutuannya dengan sistem feodal. Kisah Multatuli menjadi narasi sebagai aset di Lebak untuk dijadikan pembelajaran (tentang bagaimana kolonialisme bekerja dan bagaimana sistem itu diruntuhkan oleh gerakan nasionalisme) dalam bentuk pendirian museum. Ide pendirian Museum Multatuli telah direncanakan sejak 2015. Pada tahun 2016, delegasi pejabat dan guru dari Pemerintah Kab. Lebak pergi ke Belanda untuk mengunjungi Arsip Nasional Belanda dan Multatuli Huis di Amsterdam. Kunjungan ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan persahabatan guna keberlangsungan Museum Multatuli yang sedang dirintis. Pada 11 Februari 2018, Museum Multatuli secara resmi dibuka untuk masyarakat. Peresmian museum dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid dan Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya.