Museum Taman Prasasti awalnya digunakan sebagai pemakaman khusus orang asing di Batavia. Makam dengan nama Kebon Jahe Kober ini berdiri pada tanggal 28 September 1975. Saat itu kondisi kota Batavia sangat padat dan tidak sehat, menyebabkan banyak warga yang terserang wabah penyakit. Proses kematian berjalan cepat, sehingga halaman gereja tidak mampu menampung banyaknya makam. Pemerintah kota lalu mencari lahan pemakaman baru diluar kota arah selatan. Lokasi pemakaman Kebon Jahe cukup strategis dengan area seluas 5,5 hektare, didekat sungai Krukut. Sungai ini dimanfaatkan untuk membawa jenazah dan kerabat pengantar dengan puluhan perahu dari pusat kota menuju Kebon Jahe. Setelah mengarungi sungai , Jenazah dibawa dengan kereta menuju pemakaman ini dikhususkan bagi pegawai kompeni dan orang-orang yang disetarakan dengan orang Belanda. Hal itu terus berlanjut hingga pemerintahan VOC berakhir, bahkan saat Indonesia kembali ke tangan Belanda dan Jepang. Kebon jahe berkembang menjadi pemakaman yang prestisius karena banyak orang yang terkenal yang dimakamkan disana baik pejabat penting, pelaku sejarah, hingga selebritis pada masanya pemakaman Kebon Jahe Kober diresmikan sebagai Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli 1977. Sebelum diresmikan, selama 2 tahun dilakukan pengangkatan rangka pada keseluruhan makam. Rangka-rangka tersebut sebagian ada yang dikembalikan pada pihak keluarga dan dibawa kenegara asal, dan sebagian lagi dipindahkan ke pemakaman Menteng Pulo. Saat ini luas lahan mengalami penyempitan menjadi 1,3 ha.

Museum Indonesia merupakan salah satu museum yang ada di TMII berlokasi di samping Gedung Badan Pusat Pengelolaan Taman Mini "Indonesia Indah" dengan posisi menghadapa arah Selatan. Gedung bertingkat 3 yang sarat dengan patung-patung dan ukiran-ukiran bergaya arsitektur tradisional Hindu Bali yang telah dikembangkan dan dirancang oleh Ida Bagus Tugur, seorang arsitek, pelukis dan juga seorang dosen dari Universitas Udayana. Pembangunan Museum Indonesia diprakarsai oleh Almarhumah Ibu Siti Hartinah Soeharto atau Ibu Tien Soeharto di atas tanah seluas 20.100 m2 dan luas bangunan utama 7.000 m2. Waktu yang diperlukan untuk membangun museum ini kurang lebih 4 tahun lamanya dimulai sejak peletakan batu pertama pada tahun1976 hingga selesai pada tahun 1980. Museum Indonesia diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 20 april 1980 bertepatan dengan ulang tahun TMII ke-5 dan sejak saat itu pula Museum Indonesia dibuka untuk umum. Tujuan dibangunnya Museum Indonesia adalah sebagai tempat penelitian ilmiah, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Pembangunannya didasari oleh filosofi Tri Hita Kirana yang menjelaskan adanya 3 sumber kebahagiaan manusia yaitu hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan.

Museum Penerangan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktoran Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diresmikan pada tanggal 20 April 1993 oleh Presiden ke dua Republik Indonesia Soeharto atas prakarsa Ibu Tien Soeharto kepada H. Harmoko selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia saat itu. Satu hari sebelum diresmikan, tepatnya tanggal 19 April 1993, H. Harmoko menyerahkan kepada Ibu Tien Soeharto selaku ketua Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelolaan dan Pengembangan (BP3) TMII berupa Museum Penerangan yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah.

Setelah peristiwa yang menyebabkan kematian pelukis Basoeki Abdullah pada tahun 1993, rumah pribadinya yang terletak di Jalan Keuangan Raya No. 19 CIlandak Barat, Jakarta Selatan, diserahkan oleh pihak keluarga kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan cq. Direktorat Permuseuman, untuk dijadikan museum. Setelah direnovasi agar dapat difungsikan sebagai museum, tanggal 25 September 2001, rumah tersebut resmi beralih fungsi menjadi Museum Basoeki Abdullah, dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu, Drs. I Gede Ardika. Museum ini memiliki dua bangunan. Bangunan pertama disebut Gedung I, merupakan rumah tinggal Basoeki Abdullah, dan bangunan kedua disebut Gedung II adalah Gedung baru yang dibangun sebagai pengembangan area museum. Kedua bangunan ini dihubungkan oleh sebuah Lorong yang menghubungkan masing-masing bangunan.

Sejak masa KNIP (tahun 1945) sampai dengan DPR RI periode 2014 - 2019, DPR RI telah mengalami 18 periode. Tiap periode memiliki latar belakang,sejarah politik, jumlah anggota, jumlah Fraksi dan kinerja yang berbeda. Kilas balik perjalanan DPR RI mulai tahun 1945 (saat pelantikan pertamakali Anggota KNIP) inilah yang akan diusahakan dapat divisualisasi dalam "MUSEUM DPR-RI". Prakarsa pembuatan Museum DPR RI dimulai pada periode DPR 1987 - 1992 dengan Pimpinan DPR-RI saat itu: M.Kharis Suhud sebagai Ketua, R.Soekardi Sebagai Wakil Ketua, Saiful Sulun sebagai Wakil Ketua, Dr.HJ.Naro ,S H sebagai Wakil Ketua. Realisasi pembuatan Museum DPR RI yaitu dengan membentuk Yayasan dengan nama "Yayasan Museum DPR-RI dengan ketuanya Bapak Jailani (Jhony) Naro,S H. Langkah1 awal yang dilakukan oleh Yayasan Museum adalah membuat perencanaan pembangunan Gedung Museum DPR RI dan membentuk Tim Museum DPR RI yang bertugas mengadakan studi banding ke Parlemen Luar Negeri dan mengumpulkan koleksi-koleksi baik berupa naskah,barang dan foto yang berkaitan dengan parlemen jaman penjajahan sampai dengan proses pembentukan KNIP serta kegiatan-kegiatan DPR-RI mulai tahun 1945. Koleksi yang terkumpul berupa barang,naskah dan foto kemudian ditempatkan di ruang serbaguna lt.2 gedung Nusantara IV (posisi sekarang di lt.2 gedung Nusantara) dan ditandai dengan penandatanganan Prasasti Peresmian Museum DPR RI oleh Ketua DPR-RI, Bapak M.Charis Suhud

1968 – 1972 Gagasan mendirikan Museum Sumpah Pemuda berasal dari pelaku Kongres Pemuda Kedua. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai persatuan yang dirintis generasi 28 harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Untuk itu, pada tanggal 15 Oktober 1968, Prof. Mr. Soenario berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, untuk meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Kramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya terpelihara. Gubernur DKI Jakarta melalui SK Gubernur No. cb.11/1/12/72 jo Monumenten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931, tanggal 10 Januari 1972, kemudian menetapkan Gedung Kramat 106 sebagai benda cagar budaya. 1973 – 1974 Sebagai tindak lanjut SK Gubernur tersebut, Gedung Kramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta pada 3 April 1973. Pemugaran selesai 20 Mei 1973. Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada 20 Mei 1973. Pada 20 Mei 1974 Gedung Sumpah Pemuda kembali diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto. 1979 – 1983 Pada 16 Agustus 1979, Gedung Sumpah Pemuda diserahkan Pemda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga. Menurut rencana, Gedung Sumpah Pemuda akan dijadikan Pusat Informasi Kegiatan Kepemudaan dibawah Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda (kemudian menjadi Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olah Raga). Pada tanggal 28 Oktober 1980 diadakan pembukaan selubung papan nama Gedung Sumpah Pemuda oleh Dra. Jos Masdani, atas permintaan Menteri Muda Urusan Pemuda Mayor TNI AU dr. Abdul Gafur, sebagai tanda penyerahan pengelolaan gedung dari Pemda DKI Jakarta kepada Departemen P dan K. Tiga tahun kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 029/O/1983, tanggal 7 Februari 1983, yang menyatakan bahwa Gedung Sumpah Pemuda dijadikan UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama Museum Sumpah Pemuda. 1999 – SEKARANG Bersamaan dengan dibentuknya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, pengelolaan Museum Sumpah Pemuda diserahkan dari Departemen Pendidikan Nasional kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Penyerahan dilakukan Menteri Pendidikan Nasional, Dr. Yahya A. Muhaimin, kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. I Gede Ardhika. Seiring dengan perubahan struktur pemerintahan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dijadikan Kementerian Negara. Untuk menampung unit-unit yang tidak tertampung dalam Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Pengelolaan Museum Sumpah Pemuda yang semula ada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kemudian diserahkan kepada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Bersamaan dengan reorganisasi di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pengelolaan Museum Sumpah Pemuda kembali dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada awal tahun 2012, Museum Sumpah Pemuda dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Kebudayaan.